Tantangan Pilkada 2020 adalah kemungkinan munculnya politisasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Agus Muhammad dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dalam Tadarus Pengawasan Pemilu ke 17 memandang perlunya pengawasan organik terhadap politisasi SARA.

Menurut Agus, pengawasan organik adalah kesadaran yang muncul secara mandiri dari masyarakat yang digerakkan oleh hati yang paling dalam untuk berperan untuk demokrasi. Agus mengaku, bahwa ide pengawasan organik merupakan turunan dari teori Emile Durkheim tentang solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

“Bawaslu sudah melaksanakan gagasan yang keren dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) ini akan melahirkan kader kader pengawasan yang militan. Tetapi jangan hanya melahirkan pengawasan yang mekanik”, tuturnya

Ia menjelaskan pengawasan mekanik itu hanya muncul saat ada momentum saja. Menunggu surat edaran baru bergerak. Lebih dari itu menurut Agus, Indonesia sedang membutuhkan semangat pengawasan organik yang muncul dari kesadaran mandiri masyarakat. Ia membayangkan bahwa dunia pengawasan akan sama dengan gerakan pencegahan covid-19.

“Akan dahsyat sekali bila pengawasan itu seperti kita menangani pencegahan covid-19. Semua bergerak. Maka kita tidak akan melihat ada ruang gelap dalam demokrasi. semuanya akan terang”, tuturnya.

Agus juga menganalisa bahwa politisasi SARA muncul seperti pohon. Bibitnya berasal dari ambisi berlebihan terhadap kekuasaan. Tumbuh subur di lahan dengan situasi kesenjangan, literasi dan komitmen kebangsaan yang rendah. Lalu dipupuk oleh provokasi, hoax dan pelintiran di media sehingga membuat politisasi SARA marak dilakukan.

Masih menurut Agus, sekarang masyarakat masih menganggap pengawasan Pemilu hanya bersifat fardhu kifayah saja. Padahal kalau tidak ada pengawasan, maka demokrasi akan hancur lembur.

“Kita mengenal qaidah fiqih tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil al-mashlahah. Setiap kepempimpinan harus berorientasi terhadap kemaslahatan. Bila itu tidak tercapai, bukan hanya karena salahnya pemimpin, tetapi juga itu karena kita sebagai rakyat absen dari pengawasan. Maka penting pengawasan organik untuk mengubah dari gelap ke terang demokrasi”, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize