Tahapan Pilkada akan dilanjutkan pada 15 Juni 2020. Sementara kasus positif Covid-19 di Jawa Timur terus meningkat. Ketua Bawaslu Jawa Timur, Moh Amin menyampaikan kepada pengawas ad hoc untuk menyiapkan strategi dan metode pengawasan dalam situasi new normal. Yakni kerja pengawasan dapat dilakukan dengan baik disertai dengan protokol pencegahan covid-19. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi daring dengan Panwascam se-Trenggalek, Jum’at (28/05).

Menurut Amin, pengaktifan kembali pengawas ad hoc di Jawa Timur memang masih menunggu petunjuk dari Bawaslu RI. Namun mengingat pelaksanaan tahapan akan dimulai 15 Juni 2020, Bawaslu Jawa Timur akan segera menyiapkan upaya peningkatan kapasitas SDM untuk menyiapkan pengawasan terbaik di tengah-tengah pandemi covid-19.

“Kita harus tetap optimis mengawasi Pilkada. Sama seperti kita kemarin menjalankan puasa pertama kali dalam situasi yang tidak biasa. Tanpa terasa kita bisa melaluinya dengan baik”, terang Amin.

Pria asal Sumenep ini mengkhawatirkan 4 hal jika Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi. Yakni ancaman kesehatan baik masyarakat maupun penyelenggara, kendala anggaran oleh pemerintah, degradasi kualitas demokrasi, dan juga partisipasi masyarakat.

“Pilkada ditunda karena covid-19 dan kini dilanjutkan lagi dalam suasana pandemi. Ada ancaman kesehatan bagi petugas maupun masyarakat yang perlu kita perhatikan. Termasuk kekhawatiran akan kualitas pelaksanaan Pilkada dan partisipasi masyarakat”, terangnya.

Untuk itu, sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Amin mengaku akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu RI terkait dengan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan jajarannya dari tingkat Provinsi sampai TPS, pengolahan basis data pengawas pemilihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM, evaluasi dan laporan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize