Sebagai bahan perbaikan untuk Pemilu selanjutnya, Bawaslu Pamekasan melakukan diskursus tentang Pemilu 2019 dengan menghadirkan Bawaslu Jawa Timur, Peserta Pemilu dan Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Purnomo Satrio Pringgodigdo membeberkan data bahwa 13,3 persen dari pemilih di Jawa Timur berasal dari Madura. Dominasi pemilih berasal dari perempuan daripada pemilih laki laki.

Purnomo melakukan kulkulasi, bahwa kekuatan politik di Madura dalam mempengaruhi kebijakan nasional dan Jawa Timur berada kisaran angka 10 persen.

“Kekuatan politik di Madura cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan tingkat nasional dan provinsi”, terang Purnomo.

Kabar baik lainnya, tingkat partisipasi politik di Madura cukup baik. Hal ini menurut Purnomo dapat ditunjukkan bahwa 33 persen laporan dari seluruh Jawa Timur kepada pengawas Pemilu berasal dari dapil Madura.

“Dari 260 laporan pelanggaran, kita bisa mencatat bahwa 87 berasal dari laporan masyarakat Madura. Kita bisa membayangkan partisipasi tinggi di Madura”, tutur Purnomo

Berkenaan dengan pelanggaran di Madura, Purnomo membeberkan bahwa 19-22 persen pelanggaran dari seluruh Jawa Timur. Rinciannya terdiri dari 45 pelanggaran adminisrasi non APK, 26 pelanggaran pidana dan 8 pelanggaran etik.

Puncaknya, dalam perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK, Purnomo melihat bahwa Madura menjadi perhatian penting. Dari 11 PHPU di MK di Jawa Timur, 9 laporan berasal dari Madura.

“Kita melihat bagaimana dapil Madura menjadi perhatian dalam perselisihan hasil Pemilu”, ungkapnya

Anomali Hasil Pemilu

Pandangan lain diberikan oleh Anggota DPR RI dari Dapil Madura, Achmad Baidhowi, bahwa saat Pemilu 2019 lalu ia memberikan catatan tentang Daftar Pemilih Tetap yang mengalami perubahan naik turun.

“Saat Pemilu, angka DPT naik, namun ketika Pilkades saya lihat angkanya turun, ini jadi catatan kami”, ungkapnya via Daring

Baidhowi juga melihat anomali hasil antara Pemilihan Presiden dan kemenangan partai politik di Madura.

“Ini juga aneh. Ada anomali hasil. Di Pamekasan, partai pemenang adalah PPP, tetapi Prabowo yang menang. Di Sumenep dan Sampang partai pemenang itu PKB, tapi untuk presiden yang unggul Prabowo. di Bangkalan, Partai Gerindra yang menang, tetapi untuk presiden malah Jokowi”, tuturnya.

Tidak hanya anomali hasil dalam Pilpres, Baidowi juga menyoroti hasil dari partainya.

“Partai saya juga hasilnya asimetris. Perolehan suara PPP untuk DPRD Kabupaten adalah 155.576, untuk DPRD Provinsi 47.512 dan untuk DPR RI 178.354”, tambahnya lagi

Pada saat hari pemilihan, Baidhowi bercerita bahwa ada masalah berupa kotak suara dibawa kabur di TPS 13 Desa Bapelle Kecamatan Robatal, Sampang dan rebutan mandat saksi parpol berujung ricuh di Desa Tapaan, Banyuates, Sampang.

Pasca Pemilu, menurut Baidhowi juga terdapat kasus penghitungan suara ulang di Proppo Pamekasan saat Bawaslu RI memerintahkan KPU untuk menghitung ulang suara DPR RI.

“Yang lain sudah selesai, di Madura masih penghitungan lagi. Ini menjadi penghitungan terpanjang se-Indonesia”, tuturnya.

Menguatkan Sistem

Akademisi dari Univesitas Trunojoyo Madura, Surokhim menilai ada stigma buruk tentang Pemilu di Madura.

“Ada yang bilang, bahwa kalau Madura selesai, maka yang lain di Jawa Timur akan selesai. Ini stigma buruk tentang dmokrasi di Madura”, terangnya

Sebagai akademisi, ia juga melihat bahwa di Madura masih ada jual beli suara (vote buying) dan kekuatan aktor yang terlalu dominan yang menentukan terhadap hasil Pemilu.

“Mestinya yang bekerja dalam demokrasi adalah sistem. Bukan dominasi aktor. Kita berharap dengan munculnya politisi milenial akan mengubah konfigurasi politik di Madura”, tuturnya via daring

Surokhim menilai hal yang bisa dilakukan adalah dengan terus menguatkan kelas menengah di Madura. Selain tentu pemberdayaan pemilih perempuan dan pemilih pemula demi perbaikan Pemilu di Madura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *