Pilkada pada tahun 2020 patut dijadikan sebagai momentum untuk mewujudkan keadilan gender. Terdapat 270 daerah yang secara serentak akan menggelar Pilkada. Anis Hidayah dari Migrant Care dalam Tadarus Pengawasan Pemilu, 30 April 2020 melihat peluang ini untuk memasukkan kepentingan perempuan demi keadilan gender.

“Pilkada menjadi momentum untuk membuat kontrak politik yang jelas untuk kepentingan perempuan. Pilkada menjadi pintu masuk untuk memperbarui kebijakan terhadap perempuan,” terangnya via online.

Kebijakan yang ramah perempuan cukup penting. Karena menurut Anis, berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terdapat 400 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Selain juga kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Tahun 2019 terdapat 431. 471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Meningkat 697 persen dari tahun 2008 silam.

Untuk itulah, bagi Anis, perempuan harus terlibat dalam pengawasan pilkada demi memastikan kebijakan daerah yang dihasilkan tidak lagi diskriminatif terhadap perempuan. Anis melihat perlunya kelompok perempuan bersinergi dengan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

“Kelompok perempuan harus menolak politik uang, terlibat mengawasi netralitas ASN dan juga mengawasi kerawanan pemilu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis oleh Bawaslu,” tambahnya lagi.

Anis menyadari bahwa kini kelompok perempuan memang masih menjadi kelompok rentan dan sering menjadi sasaran dari politik uang. Dalam Pikada tahun 2020, bagi Anis perlu meletakkan feminisme sebagai pendekatan untuk mengawasi Pilkada.

“Kita harus melihat bagaimana keadilan gender dalam Pilkada, isu yang diangkat tentang perempuan, gagasan para kandidat dan bagaimana gerakan perempuan dalam pengawasan partisipatif. Inilah saatnya menggunakan pendekatan gender untuk pengawsan Pilkada,”pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize