Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) Daring memang akan dilaksanakan pada Mei tahun 2020. Namun kini sudah hangat diskusi sebelum dimulai secara resmi. Bawaslu Pamekasan misalnya, telah memulai dengan diskusi online dengan calon peserta sebagai pra-SKPP. Tajuk yang dibahas adalah tentang peranan pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pilkada.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Pamekasan, Khotim Ubaidillah menyebut bahwa SKPP yang dilakukan Bawaslu sebagai upaya mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat.

“Kami ingin mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat. Untuk itu, harus ada kecakapan kongnitif masyarakat tentang Pemilu. Yang mengawasi harus lebih pintar dari yang diawasi”, ungkapnya saat sebagai pembicara.

Ubaidillah menyadari masih banyak problem demokrasi di daerahnya. Salah satunya tentang politik uang.

“Saya pikir harus ada jihad untuk melawan politik uang”, tambahnya.

Dalam diskusi online tersebut, juga ada pembicara kedua dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Yogyakarta, Wildhan Khalyubi. Salah satu yang disorot oleh Wildan adalah tentang opsi pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.

“Sebenarnya yang ideal adalah diundur pada 2021. Karena berkenaan dengan partisipasi masyarakat juga”, terangnya.

Wildan menilai bahwa SKPP yang diselenggarakan oleh Bawaslu bisa meningkatkan peran dari masyarakat dan mengubah demokrasi dari prosedural ke demokrasi substansial.

“Penguatan Civil Soceity (masyarakat sipil, red) memang perlu dilakukan oleh Bawaslu. SKPP ini semoga bisa mengubah demokrasi prosedural ke demokrasi substansial”, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize