Tanggal 14 April kemarin, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menerima pertimbangan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan serentak pada tanggal 09 Desember 2020. Tahapan Pilkada akan dimulai pada 30 mei 2020 setelah masa darurat pandemi covid-19 berakhir. Bagaimana Bawaslu Jawa Timur akan bekerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Berikut liputannya.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan sebenarnya jauh-jauh hari telah memiliki sikap sendiri tentang tiga opsi pilihan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana berita di laman bawaslu.go.id pada tanggal 1 April 2020, menurut Abhan bahwa pilihan paling aman untuk pemilihan serentak adalah ditunda selama 1 tahun.

Hingga kini tidak ada yang bisa memastikan pandemi covid-19 berakhir. Walau pemerintah menetapkan batas akhir darurat hingga 29 Mei 2020, namun bukan berarti dapat dipastikan wabah ini akan berakhir. Karena sifatnya yang cepat menyebar dengan luas dan ditambah dengan adanya kelompok masyarakat yang belum disiplin menjaga kesehatan.

Pada masa pandemi, hampir tiap waktu, nyaris informasi yang beredar adalah tentang covid-19. Di media sosial ramai sosialisasi, di televisi hampir tiap waktu disiarkan tentang covid-19. Mulai dari kota-kota besar sampai pelosok desa, sosialisasi pencegahan covid-19 dilakukan.

Massifnya sosialisasi tentang covid-19 berhasil menenggelamkan isu lain di Indonesia. Pesta demokrasi tingkat lokal di 270 daerah di Indonesia ini tentu tidak boleh kalah sepi dibandingkan dengan bisingnya berita tentang covid-19. Ini menjadi tantangan tersendiri bilamana pemilihan serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 nanti.

“Salah satu kerawanan dalam pemilihan serentak itu adalah tingkat partisipasi. Partisipasi yang tinggi akan mempengaruhi legitimasi hasil Pilkada. Jika memang opsi ini yang dipilih, maka kita harus benar-benar bekerja lebih keras agar masyarakat bisa tahu dan meningkat partisipasinya”, terang Koodinator Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini.

Dalam demokrasi, rakyat adalah penguasa yang substansial. Tentu saja mempertimbangkan pelayanan yang terbaik terhadap rakyat pemilih menjadi prioritas yang utama. Di Jawa Timur sendiri menurut Ely, kerja bersama untuk meningkatkan pola hubungan yang baik dengan masyarakat memang terus dilakukan.

“Kami akan memaksimalkan segala potensi dan ruang di media sosial. Kami akan menyelenggarakan 6 pelatihan online sebagai bekal kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk aktif mengabarkan kepada khalayak. Memang tidak mudah, tetapi kami tidak boleh diam untuk mengedukasi masyarakat”, kata Ely.

Tambahan lagi, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring yang akan dilakukan pada Mei 2020 ini menjadi harapan baru agar alumni-alumninya dapat menjadi penggerak demokrasi di tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. “Kami akan tularkan skill pengawasan partisipatif. Semoga nanti benar-benar mampu menjadi penggerak demokrasi di Jawa Timur”, terangnya.

15 April, 2020

Menarik untuk terus disimak Info nya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize