Tiada hari tanpa sosialisasi. Lewat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Bawaslu Jatim lebih mendahulukan pencegahan daripada penindakan. Dalam Peringatan Hari Pers Nasional yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin memaparkan bahwa pemetaan kerawanan Pilkada dilakukan sebagai cara untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pilkada. Amin juga menyebutkan peran media massa dalam pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu.

“ Kami di Bawaslu telah melakukan pemetaan kerawanan Pilkada di Jatim yang proses pemetaan, sumber datanya dari Bawaslu sendiri, data KPU, Kepolisian dan dari teman teman media massa,” ungkapnya dalam acara peringatan HPN dengan tema Pemilihan Serentak 2020, Jogo Jawa Timur, Aman dan Demokratis, di Surabaya.

IKP Pilkada menurut Amin adalah alat untuk melakukan pemetaan, identifikasi, deteksi dini dan kategori kerawanan, “ IKP yang dimiliki oleh Bawaslu adalah untuk melihat kerawanan dalam konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi masyarakat,” terang Amin.

Masih menurut Amin, secara umum indeks tertinggi kerawanan Pilkada, ada pada level 5 adalah Kabupaten Mojokerto dengan skor 60,73 dan Kabupaten Lamongan dengan skor 60,34. “ Di Jatim yang paling tinggi kerawanannya ada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan,” Jelasnya.

Secara lebih rinci, Amin lalu menjelaskan setiap dimensi IKP. Dalam konteks sosial politik yang paling rawan terjadi di Kabupaten Malang dengan skor 67,97, disusul dengan Kabupaten Lamongan dengan skor 67,23 dan di Kediri dengan skor 57,46.

Amin melanjutkan, pada dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, skor tertinggi yang paling rawan adalah Kabupaten Malang dengan skor 57,37, kemudian Jember dengan skor 56,50 dan Kabupaten Lamongan dengan 56,48. Sedangkan pada dimensi kontestasi yang paling rawan adalah Mojokerto dengan skor 76,16, lalu Kabupaten Lamongan dengan skor 52,13 dan Kabupaten Banyuwangi dengan skor 46,73.

“ Kabupaten Mojokerto ini saat launching IKP oleh Bawaslu RI pada 25 Pebruari lalu masuk dalam 10 besar tertinggi secara nasional,” tuturnya.

Amin terus menjelaskan bahwa dimensi kerawanan lain yang dipetakan oleh Bawaslu adalah partisipasi politik. Bagi Amin, partisipasi yang tinggi akan semakin memberikan legitimasi terhadap berjalannya pemerintahan.

“Yang rawan pada lemahnya tingkat partisipasi ini ada Kediri dengan skor 72,50 atau berada pada level 6, lalu Jember dengan skor 72,15 dan diusul oleh Pacitan dengan skor 72,13,” Jelasnya.

Dengan Hasil IKP tersebut, Amin menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan terus melakukan pencegahan, meingkatkan pengawasan partisipatif, pengembangan teknologi pengawasan, dan penindakan pelanggaran,

“Kami akan terus melakukan koordinasi, sosialisasi dan publikasi. Kami telah membentuk desa anti politik uang, dan hampir semua Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam bulan Maret ini akan menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif,” jelasnya.

Amin juga mengajak setiap stakeholder untuk bersama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada,

“ Kami harap penyelenggara pemilu yang lain untuk terus meningkatkan pelayanan dan terus mendorong partisipasi masyarakat. Kami juga berharap, partai politik dapat meningkatkan akses masyarakat. Lalu pemerintah pusat dan daerah diharapkan untuk konsolidasi pencegahan kerawanan. Aparat keamanan dapat mencegah potensi konflik dan silahkan OKP untuk bisa terlibat dalam pemantau pemilu,”pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak sebagai keynote spkear. Sementara narasumber yang lain adalah Ketua KPU Jatim dan Pengamat Politik dari FISIP Unair, Fahrul Muzaqqi. (ack)

Fotographer : Krisna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize