Tahapan Pilkada terus berlangsung, Bawaslu Jatim melakukan monitoring untuk mengetahui proses penanganan pelanggaran sementara yang telah dilakukan oleh 19 Kabupaten/Kota yang Pilkada melalui Video Konferensi di Kantor Bawaslu Jatim.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jatim, Muh Ikhwanudin Alfianto via Video Konferensi memberikan arahan bilamana terdapat laporan dari masyarakat, maka harus benar-benar dipilah tentang wilayah mana yang harus ditindak sebagai pelanggaran dan wilayah mana yang menjadi sengketa.

“Jangan sampai salah yang mana yang masuk dugaan pelanggaran dan mana yang masuk objek sengketa”, terangnya.

Data sementara per 19 Maret 2020, ada 29 dugaan pelanggaran telah diproses oleh Bawaslu di 19 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. Bila dipilah dari 29 dugaan pelanggaran tersebut, 15 dugaan pelanggaran tentang netralitas ASN yang diteruskan ke Komisi ASN dan 14 sisanya merupakan pelanggaran administrasi.

Mantan Ketua KPU Ponorogo ini berharap ditengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19, Pengawas Pemilu di Jawa Timur yang Pilkada diharapkan untuk tetap ketat dalam menindak dugaan pelanggaran pemilihan. Bilamana terdapat temuan dari pengawas Pemilu dan laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran, Ikhwan berharap untuk selalu disampaikan progresnya ke Bawaslu Jatim.

“Jika ada temuan dugaan pelanggaran maupun laporan dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan progres penanganan ke Bawaslu Provinsi dan jangan lupa jika ada temuan maupun penerusan dugaan pelanggaran harus melalui proses pleno di Kabupaten/Kota dan dilakukan sesuai dengan pedoman penanganan pelanggaran pemilihan”, terangnya dihadapan 19 Kabupaten/Kota se Jawa Timur via Video Konferensi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *