jatim.bawaslu.go.id. Terdapat kata bijak, jika anda bukan solusi, maka anda adalah masalah. Penyelenggara negara seyogianya menjadi solusi. Tentu bukan menambah masalah baru. Bawaslu Jatim ikhtiarkan sejumlah inovasi, upaya untuk terbuka dalam LHKPN dan kebutuhan untuk terus berubah.

Koordinator Divisi Organisasi, Data dan Infomasi, Eka Rahmawati berharap bahwa daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan yang tidak Pilkada harus terus inovatif dan dapat mengkreasikan kegiatan yang bermanfaat.

“Rekan-rekan bisa menggali konteks lokal untuk dimanfaatkan menjadi suatu pengawasan partisipatif bagi masyarakat”, ungkapnya di hadapan pengawas Pemilu se-Jawa Timur, di Pasuruan.

Perbedaan dalam anggaran yang Pilkada dan yang tidak bukan hanya soal angka. Namun adalah perihal inovasi dan kemampuan untuk menembus keterbatasan dalam angka.

“Kami sendiri akan melakukan penguatan kapasitas dalam hal tata naskah dinas dalam beberapa waktu yang akan datang”, tambahnya lagi.

Bila Eka titik tekannya tentang peran Bawaslu dalam konteks eksternal, Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin memiliki pandangannya tersendiri tentang penguatan Sumber Daya Manusia di internal. Baginya, baik buruknya pengawasan ditentukan oleh sumber daya manusianya. Untuk itulah, penguatan sumber daya menjadi suatu yang niscaya dilakukan.

Amin juga menyoroti tentang kelembagaan,

“Kondisi lembaga yang telah berubah ini kita harapkan ada inovasi-inovasi. Kami berharap tidak ada lagi keruwetan dalam birokrasi dan administrasi. Saya ingin secara kelembagaan segera terselesaikan hingga level Kabupaten/Kota utamanya soal koordinator sekretariat”, harapnya.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu yang lain, Muh. Ikhwanudin Alfianto memberikan arahan agar setiap Kabupaten/Kota dalam pengisian LHKPN di isi dengan jujur dan apa adanya.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Humas dan Hubal Nur Elya Anggraini, menyoroti keterbukaan informasi publik. Ia berharap bahwa LHKPN masing-masing pengawas Pemilu dapat di publish di website masing-masing. Baginya, publik berhak tahu tentang LHKPN setiap penyelenggara negara.

“Kami mohon untuk LHKPN ini dipublish kepada umum, seperti yang telah dicontohkan pimpinan Bawaslu RI. Segera upload ke website anda, karena ini merupakan bagian dari transparansi kepada publik”, pungkasnya. (tg)

Fotographer : Ilham Bagus P

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize