Berikut liputannya :

Rabu pagi (18/3), melalui video conference, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu, Fritz Edward Siregar memulai pelatihan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) gelombang ke-2 bersama 9 Bawaslu Provinsi. Mereka adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku Utara.

Fritz menekankan pelatihan teknis JDIH ini dimaksudkan untuk membangun sistem yang baik antara peraturan perundang-undangan yang terpadu dan berkesinambungan. Tujuannya guna memberi pelayanan hukum yang cepat dan akurat.

Setelah rapat koordinasi di Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu, kini saatnya semua Bawaslu Provinsi menginput seluruh dokumen putusan yang dimiliki ke dalam sistem JDIH. “Putusan-putusan ini dapat dijadikan acuan dalam penanganan pelanggaran. Misal putusan dokumen syarat dukungan atau putusan terkait tindakan yang menguntungkan dan merugikan. Itu bisa dijadikan bahan acuan bagi kawan-kawan kita yang lain yang sedang menangani kasus serupa”, kata Fritz.

Dalam catatan Divisi Hukum, pada musim Pilkada 2018 terdapat 78 putusan, baik itu putusan pidana Pemilu, pelanggaran administrasi maupun putusan penyelesaian sengketa. Semua putusan tersebut sudah dapat diakses di JDIH Bawaslu yang sudah terintegrasi nasional.

“Manfaatnya nanti kita punya jaminan keterpaduan dan integrasi dengan unit terkait sehingga kualitas produk hukum kita menjadi lebih baik. Mencapainya juga bisa bersama-sama”, jelas Fritz.

Fritz menegaskan Bawaslu Provinsi punya kewajiban untuk menginput seluruh putusannya ke dalam JDIH. Putusan yang akan diinput terlebih dahulu harus diverifikasi oleh verifikator di masing-masing provinsi. “JDIH kita sudah bisa memilah per kasus per daerah. Misalnya kalau kita ingin tahu di daerah mana saja yang terdapat putusan terkait politik uang, JDIH kita menyediakan itu”, kata Fritz sambil menyebut kalau JDIH Bawaslu aman dari serangan hacker.

Pantauan Bawaslu Jatim, saat ini JDIH Bawaslu sudah memuat 538 putusan yang berasal dari putusan Bawaslu dan 17 Bawaslu Provinsi yang telah ikut pelatihan JDIH pada gelombang pertama, 12-14 Maret lalu. Masih ada satu gelombang pelatihan lagi yang rencananya akan mengikutkan 8 provinsi. (ack)

Fotographer : Krisna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize