Sekitar pukul 09.00 WIB, Dua Pimpinan Bawaslu Jatim, Totok Hariyono dan Muh Ikhwanudin Alfianto, Kabag Hukum, Teguh Rifa’ie bersama dengan 5 staf Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Jatim melakukan audiensi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Audiensi diterima langsung oleh Ketua PT TUN, Isti Wibowo, dan 5 Hakim Anggota. Apa saja yang dibahas?

Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Jatim, Totok Hariyono menyampaikan bahwa dari 19 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Jatim kini telah muncul dua permohonan sengketa. Yakni di Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.

“Kami sudah petakan potensi kerawanan. Kini tersisa dua. Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi yang mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kehadiran kami ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk persiapan menghadapi sengketa”, jelas Totok di hadapan Ketua dan Hakim Anggota, PT TUN Surabaya.

Totok menjelaskan bahwa posisi Bawaslu Provinsi Jatim adalah untuk mendampingi terhadap Kabupaten/Kota yang menghadapi sengketa.

“Sesuai Undang-Undang, permohonan sengketa dapat diajukan maksimal 3 hari setelah putusan dari KPU”, tambahya.

Masih menurut Totok bahwa dasar hukum dalam penyelesaian sengketa untuk Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Berbeda halnya dengan Pemilu tahun 2019 lalu yang menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,

“Jadi untuk Pilkada, kami menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dan berakhir dengan putusan. Tapi putusan ini tidak mengikat, masih bisa lanjut ke PT TUN. Disinilah kami ingin berkomunikasi dengan PT TUN untuk persiapan menyelesaikan sengketa”, jelasnya.

Secara lebih rinci, Muh Ikhwanudin Alfianto juga menjelaskan bahwa dalam calon perseorangan setidaknya harus melalui jumlah minimal dukungan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual, “dari semua proses ini harus lolos semua untuk ditetapkan. Namun peserta yang bersengketa oleh KPU dianggap tidak lolos dari pemenuhan syarat untuk maju di calon perseorangan Pilkada”, tambahnya.

Sementara itu, Ketua PT TUN Surabaya, Isti Wibowo menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bawaslu. Pihaknya akan menindaklanjuti bilamana ada permohonan penyelesaian sengketa ke PT TUN. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa PT TUN akan menyelesaikan sengketa berdasarkan penetapan calon dari dari KPU. “Nanti kami akan mengadili perkara sengketa sesuai dengan penetapan sesuai SK KPU”, terangnya.

Saling silang diskusi, sharing penyelesaian sengketa terus berlanjut, antara Bawaslu Jatim dengan hakim anggota di PT TUN Surabaya. Salah satu poin pentingnya pihak PT TUN akan menerima permohonan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk tahap 1 Penyelesaian sengketa calon perseorangan menjadi domain dari Bawaslu. Bilamana dalam penyelesaian sengketa di Bawaslu masih menyisakan ketidakpuasan dari pihak yang bersengketa, maka bisa dilanjutkan ke PT TUN,

“Yang jelas bahan yang disengketakan itu adalah SK Penetapan dari KPU”, pungkasnya. (ack)

Fotographer : Ilham Bagus P

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize