Kamis (12/03) Berdasarkan hasil penelitian dari Edward Aspinall dan Ward Berenschot, bahwa oknum birokrasi di Indonesia diduga memiliki keterlibatan sebagai tim sukses dalam perhelatan Pilkada. Padahal dalam sejumlah aturan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dalam Pilkada.

Untuk itulah, dihadapan ASN di Kabupaten Mojokerto, Ketua Bawaslu Jatim mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas dalam Pilkada.

“ Di forum ini saya ingin mengingatkan agar ASN terus menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada,” Ungkapnya di hadapan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, Kamis, 12 Maret 2020.

Bagi Amin, netralitas ASN sangat dibutuhkan dalam membangun demokrasi pada momentum Pilkada.

“ ASN harus menunjukkan kepada publik bahwa memang posisinya netral. Untuk itulah penting untuk mengikat simpul simpul ASN dan mendeklarasikan tentang komitmen netralitasnya,” tuturnya.

Masih menurut Amin, netralitas ASN lebih berat dari pada netralitas TNI/POLRI. Karena ASN dituntut netral, namun tetap memiliki hak pilih dalam pemilu. Berbeda dengan TNI/Polri yang tidak memiliki hak pilih.

“Netralitas ASN sama dengan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Kita punya hak pilih, tetapi harus netral. Bahkan ASN harus menunjukkan netralitas dihadapan publik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut juga ada deklarasi netralitas ASN se Kabupaten Mojokerto. Isi deklarasi di antaranya adalah ASN akan terus memegang teguh Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, tidak akan menunjukkan dukungan dalam Pilkada, tidak akan melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan calon tertentu dalam Pilkada, hingga komitmen untuk terus aktif menjaga netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto. (ack)

Fotographer : Ilham Bagus P

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize