jatim.bawaslu.go.id – Surabaya. Kamis (13/02), Anggota Bawaslu Jatim, Muh Ikhwanudin Alfianto menyampaikan tentang dasar hukum pengawasan netralitas TNI/Polri dalam Pilkada dan kesiapan Bawaslu dalam pengawasan Pilkada di Jawa Timur, di hadapan seluruh Kapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, dan Kasat Intelkam se Jawa Timur, di ruang Mahameru, Polda Jawa Timur.

“Ada banyak sumber hukum yang menjadi landasan tentang pentingnya Netralitas TNI/Polri ini dalam Pilkada”, papar Ikhwan dalam acara Gelar Operasional Persiapan Pengamanan Pilkada Jatim 2020.

Ikhwan lalu menjelaskan ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Lalu Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Perbawaslu nomor 6 tahun 2018; dan Surat Edaran Bawaslu Nomor SS-0035/K.Bawaslu/PM.00.00/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Masih menurut Ikhwan, Bawaslu Jatim melakukan sejumlah upaya agar terus dapat menekan pelanggaran dalam Pilkada. Salah satu instrumen yang dijelaskan oleh Ikhwan adalah berkenaan dengan pengawasan partisipatif. “Kami di Bawaslu pada tahun 2019 lalu telah menyelenggarakan “Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif” dan terus melakukan sosialisasi pencegahan Politik uang dengan deklarasi desa/kelurahan “Anti Politik Uang (APU)”. Sudah ada 258 Desa/Kelurahan yg deklarasi dan tahun ini akan kami tingkatkan lagi”, tambahnya.

Secara teknis, Mantan ketua KPU Ponorogo ini juga menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan pengawasan demi suksesnya Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Jatim. “Kami telah merekrut 1.050 Panwascam di 350 kecamatan untuk 19 Kabupaten/Kota yang akan Pilkada. Pada Februari dan Maret ini kami akan merekrut 4.789 Pengawas di tingkat desa/kelurahan. Lalu pada Desember 2019 lalu kami telah menggelar Apel Kesiapan Pengawasan menyambut Pilkada tahun 2020”, pungkasnya.