Audiensi dengan Pangdam V Brawijaya

jatim.bawaslu.go.id – Surabaya. Rabu (12/02) sekitar pukul 10.00 WIB Pimpinan Bawaslu Jawa Timur berkoordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jendral TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, di ruang Bung Tomo, Markas Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya, Surabaya. Apa saja yang dibahas? Berikut liputannya.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, Moh Amin menyampaikan bahwa pertemuan dengan Pangdam V/Brawijaya dalam rangka silaturrahim untuk kepentingan Pilkada tahun 2020. Amin yakin bahwa sukses Pilkada pada tahun 2018 lalu kuncinya adalah silaturrahim dengan Forkopimda Jatim.

“Kami tetap membutuhkan masukan dari Pangdam V/Brawijaya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 agar lebih baik. Sebagai lembaga di balik layar, TNI sangat dibutuhkan untuk membantu memberikan informasi awal terkait hal yang berpotensi memicu gangguan Kamtibmas”, tutur Amin dalam pembukaannya.

Amin berharap bahwa kualitas pelaksanaan Pilkada kian meningkat. Kualitas yang dimaksud Amin berkenaan dengan keamanan dalam masyarakat, “Pergerakan massa biasanya diawali oleh masalah teknis pelaksanaan. Peserta yang tidak puas dengan hasil dari pelaksanaan Pilkada, biasanya jadi pemicu yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban”, tambahnya lagi.

Sebagai penyelenggara Pemilu, Amin berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan sesuai aturan. Caranya mencegah pelanggaran dan kemungkinan potensi gejolak dalam masyarakat.

Selain Amin, Pimpinan Bawaslu Jatim lain yang turut hadir dalam pertemuan, Aang Kunaifi menyampaikan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 membutuhkan dukungan dari TNI.

“Pengalaman tahun 2018 dan 2019 lalu support TNI luar biasa. Untuk tahun 2020 kami harap agar juga memberikan dukungan terkait ketepatan waktu pengiriman logistik khususnya di daerah-daerah sulit di kepulauan seperti Sumenep”, ungkapnya.

Aang juga menyampaikan perihal potensi gangguan dan gejolak dalam Pilkada tahun 2020. “Di Ponorogo hanya ada satu calon. Tidak ada kompetitornya. Tapi eskalasinya makin keras. Laporan masyarakat semakin intens dibandingkan daerah lain yang ada kompetitornya. Sementara dulu di Tuban dan Mojokerto, kantor KPU pernah dibakar”, terang Aang.

Audiensi dengan Pangdam V Brawijaya

Menanggapi hal tersebut, Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jendral TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi menyampaikan bahwa dalam demokrasi dengan sistem pergantian pemimpin, beda pilihan memang legal. Namun demikian beda pilihan tidak perlu disikapi dengan bersebarangan sangat jauh di masyarakat.

“Kata Pak Mahfud MD itu ‘Pembelahan yg dilegalkan’. Proses demokrasi tidak bisa diselesaikan oleh salah satu institusi. Harus bersinergi. Kodam berkepentingan mewujudkan pelaksanaan Pilkada dengan tindakan preventif dan pembinaan teritorial. Masyarakat perlu diedukasi tentang pilihan dan konsekuen dari pilihan ini agar tidak mudah tersulut”, ungkapnya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa berkenaan dengan penyiapan kekuatan untuk keamanan dalam Pilkada menjadi ranah kepolisian. Kodam tidak bisa turun langsung, karena TNI sifatnya adalah memberikan bantuan kepada aparat kepolisian.

“Alhamdulillah TNI- Polri bersinergi untuk melindungi segenap bangsa. Pangdam siap kapanpun dibutuhkan oleh kepolisian dalam rangka pengamanan. Kami berkewajiban untuk itu. Kami patuh aturan. Kami kedepankan cara-cara preventif dan pencegahan”, pungkasnya.

Pertemuan berlangsung dengan santai dan serius. Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut Koordinator Divisi Organisasi dan Datin, Eka Rahmawati; Koordinator Divisi Humas dan Hubal, Nur Elya Anggraini; Kabag Administrasi, Jufri Syahruddin; Kabag Pengawasan, Filber.

Font Resize