Rabu (26/02) Sore, dengan suara bunyi hujan, di raungan rapat Bawaslu Kota Malang, sejumlah pengawas pemilu lintas kota diskusi cukup serius tentang kurikulum kerja sama dengan Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama). Kota Malang memang dikenal sebagai ikon pendidikan di Jawa Timur. Banyak kampus di Kota Malang. Sisi yang menarik dari kurikulum ini adalah tentang pemilu dan korupsi. Bagaimana lengkapnya? Berikut liputannya.

Sambil menyampaikan rancangan kurikulum Kelas Pengawasan Kota Malang, Alim Mustofa menegaskan bahwa kelas pengawasan ini merupakan hibah sosial dari lembaga yang ia pimpin. “Kami memang mengadakan kegiatan untuk pengawasan pemilu tanpa ketergantungan terhadap anggaran. Ini hibah sosial kami untuk masyarakat dalam rangka menjaga marwah Bawaslu di mata publik,” Jelasnya.

Alim bersama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal di Malang. Tentu juga disesuaikan dengan pembacaan, analisa terhadap peserta yang dilibatkan, “Kami rancang dengan kepala terbatas. Selain pengantar umum tentang pemilu dan demorkasi, ke-Bawaslu-an, kami juga merancang tentang keterkaitan pemilu dan korupsi,” terangnya.

Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini yang terlibat dalam pertemuan juga tertarik dengan kurikulum pemilu dan korupsi. “Materi pemilu dan korupsi adalah ide kreatif dari teman-teman Kota Malang. Kita sadar daya rusak dari korupsi sungguh luar biasa. Jadi analisanya tidak hanya bisa dibaca dengan kerangka bahwa pemilu yang tidak bersih akan melahirkan korupsi. Saya kira hingga sekarang belum ada analisa tentang indeks korupsi dalam pemilu,” jelasnya.

Ely juga berharap dari kurikulum pemilu dengan korupsi ini akan muncul bagaimana pola korupsi dalam pemilu. “Politik uang itu bagian dari korupsi. Ini kan harus muncul temuan dari hasil analisa tentang pola korupsinya,” jelasnya.

Diskusi tambah menarik manakala Fajar, Dosen UIN Malik Ibrahim Malang juga mengomentari, “Pemilu dan korupsi ini menjadi isu yang menarik. Saya kurang percaya selain penyelenggara pemilu paham dengan hukum pemilu. Banyak yang paham tentang hukum korupsi, tapi rendah di hukum pemilu. ” jelas mantan Anggota Panwas dan KPU Kota Malang ini.

Diskusi terus berlanjut, hingga sayup sayup adzan maghrib terdengar. Alim Musthafa menyampaikan bahwa kurikulum Kelas Pengawasan Kota Malang akan diujicobakan di Unikama, “ Nanti akan kami evaluasi haslilnya dan harapannya akan diterapkan di seluruh kampus di Kota Malang,” pungkasnya.

Font Resize