SKPP Non Pilkada

jatim.bawaslu.go.id – Kota Mojokerto. Barangkali timbul tanya di benak banyak orang, setelah Pemilu 2019 Bawaslu melakukan apa lagi, kan Pemilu sudah selesai dan setumpuk tanya yang mengendap dalam ruang publik. Untuk Kabupaten/Kota yang di daerahnya terdapat Pilkada pada tahun 2020. Namun untuk 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang tidak Pilkada, apa yang akan dilakukan? Berikut reportasenya.

Jum’at (21/2): Sejak pagi, Bawaslu Jawa Timur telah mulai merancang dan melakukan persiapan untuk 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tidak akan menggelar Pilkada. Walau tidak mengawasi tahapan, namun tetap saja bekerja dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini menyampaikan bahwa 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tidak akan Pilkada akan terus bekerja lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Ada tiga hal yang perlu 19 Kabupaten/Kota lakukan. Yakni MoU, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan optimalisasi Pojok Pengawasan”, ungkapnya, dihadapan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang non Pilkada, di Kota Mojokerto.

Penggemar Klub Juventus ini mendorong agar muncul kreativitas dari Kabupaten/Kota yang tidak Pilkada berkenaan dengan MoU, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan Optimalisasi Pojok Pengawasan, “Silakan Kabupaten/Kota lainnya berkreasi dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat”, tambahnya.

Perempuan kelahiran Bangkalan ini juga menambahkan bahwa dalam Surat Edaran dari Bawaslu Ri, Divisi Humas dan Hubal bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan SKPP, namun Ely tetap mendorong agar tetap collective collegial. “Kita lakukan bersama-sama secara collective collegial. Sinergi antardivisi harus kita lakukan”, tambahnya.

Masih menurut Ely, sesuai dengan SE 136, bahwa sejumlah aturan dalam SKPP akan diterapkan. Mulai dari jumlah peserta maksimal 25 orang per kelas, dilakukan selama 3 sampai 5 hari, “Pesertanya mempertimbangkan keberagaman, nanti kita lakukan SKPP secara berkelanjutan, alumni SKPP akan menulis, dan tulisan dari alumni SKPP akan dibukukan”, jelasnya.

Ely juga berharap pojok pengawasan dapat dioptimalisasi, “Silahkan sediakan petugasnya, publikasikan semua buku, bulletin, jurnal yang dimiliki agar bisa dibaca oleh masyarakat luas”, terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin menyampaikan bahwa ruh yang bisa menyambungkan antara Pilkada dan yang tidak pilkada adalah MoU, SKPP, dan Pojok Pengawasan. “Maka bagaimana kreativitas kita. Yang tidak Pilkada, silahkan bisa lakukan MoU, bisa Sekolah Kader dan Optimalisasi Pojok Pengawasan, kita lakukan dalam bulan Maret dan April”, pungkasnya.

Tampak hadir juga dalam Rapat Persiapan MoU, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan Optimalisasi Pojok Pengawasan, Koordintor Divisi Pengawasan, Aang Kunaifi; Kabag TP3, Filber.

Font Resize