Audiensi ke DPRD Jatim

jatim.bawaslu.go.id-Surabaya (28/1). Sebagai kelanjutan dari agenda silaturrahim dengan Forkopimda di tingkat provinsi, sejumlah pimpinan Bawaslu Jatim kali ini mendatangi DPRD Provinsi Jawa Timur. Rombongan Bawaslu terdiri dari Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin; Koordinator Divisi Organisasi, Eka Rahmawati; Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Muh. Ikhwanudin Alfianto; Kassubag Hukum, Humas dan dan Hubal, Nanang Priyanto.

Kedatangan dari Bawaslu Jatim diterima langsung oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jatim, yang terdiri dari Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi; Wakil Ketua DPRD, Anik Maslahah dan Wakil Ketua DPRD, Anwar Sadad.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal dibahas. Mulai dari silaturrahim, koordinasi persiapan Pilkada, hingga pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas Pemilu untuk Pilkada. Amin menyampaikan bahwa Koordinasi dengan DPRD memang dilakukan dalam rangka untuk terus meningkatkan indeks demokrasi di Jawa Timur.

“Alhamdulilah sebuah kehormatan, kami diterima dengan baik. Kami bermaksud silaturrahim, audensi dan berkoordinasi tentang pengawasan Pilkada 2020. Kami ingin terus menguatkan indeks demokrasi lokal di Jawa Timur. Untuk itu, kami harap dukungan dari DPRD Provinsi”, ungkap Amin

Mantan Panwaskab Sumenep ini juga menyoroti sejumlah masalah dalam setiap pemilihan. Mulai dari money politik, berita hoax, dan pelanggaran lain dalam setiap pemilihan. Amin menyadari, bahwa untuk meningkatkan indeks demokrasi di Jawa Timur membutuhkan peran dari masyarakat, pemerintah, lembaga hukum dan juga lembaga legislatif, sebagaimana DPRD Jatim.

“Kami berharap upaya menegakkan demokrasi lokal ini juga didukung oleh Pimpinan DPRD Provinsi dengan menularkan kepada seluruh anggota DPRD Jatim hingga ke DPRD tingkat Kabupaten/Kota”, imbuhnya.

Amin juga menjelaskan bahwa Bawaslu di Jawa Timur memiliki program untuk menekan politik uang. Salah satunya adalah tentang dibentuknya 5 Kampung anti politik uang dalam setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. “Kami melakukan penyadaran ke masyarakat tentang anti politik uang. Masuk ke kampung dan desa untuk penyadaran”, tambahnya lagi.

Kini tahapan Pilkada yang sudah memasuki penjaringan calon diharapkan oleh Amin agar ada kesadaran dari partai politik supaya tidak ada mahar. “Kami harap tidak ada mahar dalam partai politik”, harapnya.

Sementara Ketua DPRD Jatim, Kusnadi memberikan tanggapan bahwa dalam setiap pemilihan, biaya politik dan money politik memang sangat besar. Untuk itu, pihaknya akan terlibat untuk juga mengerem laju dari money politik dalam Pilkada.

“Kalau money politik tidak bisa dikendalikan, korupsi tidak akan pernah berkurang. Faktanya Biaya politik dan money politik sama-sama tinggi. Masyarakat kita juga pragmatis”, ungkapnya.

Kusnadi berharap agar kolaborasi antara penyelenggara dan DPRD terus berjalan dengan baik.

“Kita berkolaborasi terus. Tanpa ada KPU dan tanpa ada Bawaslu, kami tidak akan ada. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berkoordinasi dan berdiskusi untuk lebih baik”, pungkasnya.

Font Resize