Selamat Datang di BAWASLU - PROVINSI JATIM   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di BAWASLU - PROVINSI JATIM
Penanganan Pelanggaran

jatim.bawaslu.go.id-Probolinggo (15/10). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, Ikhwanudin Alfianto menegaskan bahwa dalam menghadapi Pilkada, pihaknya akan terus bekerja sesuai dengan Undang-undang karena Bawaslu merupakan lembaga pelaksana Undang-undang.

“Sebagai pelaksana Undang-undang, kami ini akan terus menindak setiap pelanggaran sesuai dengan Undang-undang yang ada”, ungkapnya.

Menghadapi Pilkada untuk 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pihaknya akan menunggu hasil Judicial Review UU Pilkada di MK.

Wewenang yang paling tampak adalah tentang putusan dan rekomendasi. Jika dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 setiap pelanggaran administrasi dapat berakhir dengan putusan. Namun dalam Undang-undang yang berkenaan dengan Pilkada, hanya berisi rekomendasi.

“Kami menunggu Judicial Review yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait Undang-undang yang akan kami laksanakan. Karena jika Undang-undangnya berubah, maka nanti konsekuensi Perbawaslunya akan berubah”, tuturnya.

Ikhwan juga menceritakan bahwa selama ini pihaknya telah berusaha keras menangani setiap pelanggaran. Setidaknya 13.470 pelanggaran diregister oleh Bawaslu Jawa Timur. Bagi Ikhwan, hal tersebut merupakan jumlah penanganan pelanggaran terbanyak se-Indonesia.

“Pemilu tahun 2019 lalu, puluhan ribu APK kami turunkan. Terbanyak se Indonesia”, katanya mengakhiri sambutan.

Font Resize
Click to listen highlighted text!