jatim.bawaslu.go.id – Surabaya. Mengawali 2019 Bawaslu Jawa Timur membuka diri untuk di kritik, diberi saran dan masukan oleh masyarakat luas, para expert Pemilu maupun dari internal jajaran Bawaslu sendiri. Paling kurang, untuk perbaikan kinerja dan peningkatan performa lembaga dalam satu tahun ke depan.

Kegiatan “Bawasu Jawa Timur di Mata Publik” dan “Resolusi 2019 Bawaslu Jawa Timur” yang digelar di Hotel Majapahit menghimpun berbagai masukan, di antaranya dari mantan anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron, pegiat Pemilu pada Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Agus Mellaz, sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Muslimat NU, Koalisi Perempuan Indonesia, organisasi kemahasiswaa seperti PMII, HMI, GMNI, GMKI, PMKRI dan elemen masyarakat lainnya.

Daniel Zuchron menekankan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu memiliki sejumlah tantangan yang kompleks.

“Tugas dan wewenang Bawaslu semakin meluas sejak pra penyelidikan, penyelidikan, kerjasama penegakan pidana Pemilu, ajudikasi hingga penyelesaian sengketa. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul kontradiksi tugas dan wewenang pengawas Pemilu”, jelasnya

Sementar itu, Agus Mellaz mengingatkan kompleksitas tugas-tugas pengawasan Pemilu di era teknologi informasi dan organisasi. Bagi Mellaz, penetrasi internet dan media sosial perlu direspon secara cepat oleh organisasi Bawaslu. Selain itu, Mellaz juga menyoroti semakin permisifnya masyarakat akan politik uang. “Ini pekerjaan yang belum usai sampai sekarang dan Bawalsu perlu merasa tertantang untuk itu”, katanya.

Aktivis muslimat dan KPI meminta Bawaslu Jawa Timur tidak lupa mengajak masyarakat tertentu agar ikut aktif berperan serta dalam pengawasan Pemilu. “Sosialisasi harus lebih massif. Jangan mau kalah sama Caleg dan Capres Cawapres yang balihonya bertebaran di mana-mana”, tandas Musdalifah, aktivis PW Muslimat NU Jawa Timur.

Font Resize