jatim.bawaslu.go.id – Kota Kediri. Selasa (4/12), Bertempat di ruang Tegowangi, Hotel Grand Surya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri mengadakan kegiatan koordinasi bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kota Kediri, dengan tujuan menjalin silaturahmi dan diajak untuk berkerja sama untuk ikut membantu mengatasi serta mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2019 di Kota Kediri agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peserta yang hadir berjumlah 125 yang terdiri dari tokoh masyarakat yang diwakili oleh LPMK se-Kota Kediri, bersama tokoh agama dari agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Konghucu.

Sebagai narasumber, Bawaslu Kota Kediri menghadirkan Agus Rofiq selaku ketua KPU Kota Kediri, Taufiq Alamin M.Si selaku dari tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta Mansur, S.T. sebagai Ketua Bawaslu Kota Kediri juga memberikan arahan kepada peserta pada saat kegiatan tersebut.

Dalam sesi tanya jawab, dibuka oleh perwakilan dari LMPK Rejomulyo yang menanyakan, “Tradisi money politik dan bagaimana sikap dari Bawaslu kota kediri dalam menanganinya?”. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri sendiri yaitu Mansur, S.T, “Dalam memahami money politik adalah jika prosedur pemberian uang atau janji tersebut menyalahi prosedur yang diatur oleh Undang-undang. Sehingga banyak asumsi bahwa cost politik dianggap money politik”.

“Cost politik dalam berkampanye dilaporkan dalam dana kampanye termasuk dana transportasi, konsumsi dan bahan kampanye yang berupa pakaian dan semacamnya, hal tersebut tidak termasuk money poltik”, tambah Mansur.

Agus Rofiq Selaku ketua KPU Kota Kediri mengatakan, “Bahwa tokoh agama maupun tokoh masyarakat menghimbau masyarakat yang ada di sekitarnya agar benar-benar memperhatikan surat suara yang akan di coblos di hari pemilihan pada tanggal 17 april 2019. Karena selain banyaknya surat suara yang akan di coblos juga karena banyaknya Caleg dalam surat suara tersebut”.

Taufiq Alamin M.Si. selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama menambahkan, “Indonesia dalam berdemokrasi Pancasila yang ber-azas pada permusyawaratan, perlu lebih menyempurnakan sesuai karakter nusantara karena demokrasi indonesia bercampur dengan demokrasi-demokrasi lainnya”. (tim bawaslu kota kediri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *