jatim.bawaslu.go.id – Madiun. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun mengadakan acara Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019. Acara diselenggarakan di I-Club Madiun, hari Kamis (8/11/2018). Yang dihadiri oleh Polres Madiun, KPU Kabupaten Madiun, Satpol PP Kabupaten Madiun, Kesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, serta Dinas Kominfo Kabupaten Madiun.

Acara tersebut diselenggarakan bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait beberapa pokok permasalahan, yaitu pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penertiban Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.

“Akhir-akhir ini banyak pelanggaran pemasangan APK yang terjadi di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Madiun. Dalam menyikapi hal tersebut Bawaslu Kabupaten Madiun beserta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Madiun telah melakukan penanganan pelanggaran pemasangan APK sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No 7 dan 8 Tahun 2018 yakni memberikan putusan dan rekomendasi terhadap peserta Pemilu. Akan tetapi dalam prakteknya peserta Pemilu tidak melaksanakan penertiban pemasangan APK sesuai yang telah diputuskan dan direkomendasikan. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antar Bawaslu Kabupaten Madiun dengan Satpol PP Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti penertiban pemasangan APK sesuai yang diatur dalam PKPU No 33 perubahan kedua atas PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum”, ujar Akhorin Siswanto selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Madiun.

Menanggapi hal terserbut Satpol PP Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa perlu adanya kesepakatan dalam teknis penertiban APK yang melanggar. Dalam kesempatan tersebut Afin Choirudin perwakilan dari Polres Madiun menyampaikan, “Peserta Pemilu 2019 wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian ketika akan melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan rapat umum. Namun masih banyak yang tidak menyampaikan pemberitahuan. Sehingga perlu adanya penertiban pelanggaran terhadap tidak adanya pemberitahuan kepada Kepolisian. Dikarenakan dalam PKPU No 33 perubahan kedua atas PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum bahwa peserta Pemilu yang akan melaksanakan kegiatan kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan kegiatan kampanye kepada kepolisian dan menerbitkan STTP kampanye.” ujarnya.

Drh. Slamet Widodo selaku anggota Bawaslu Kabupaten Madiun memberikan tanggapan bahwa dalam menyikapi permasalahan STTP kampanye perlu adanya suatu agenda sosialisasi terhadap peserta Pemilu 2019 tentang kewajiban menyampaikan pemberitahuan pada kepolisian, serta sanksi yang diberikan ketika tidak melakukan pemberitahuan.

Font Resize